Basyiruddin Guci

Nenek Minah Lebih Terhormat dari Bibit-Chandra

Guci — Sun, 20 Dec 2009 14:46:44 GMT

widhi adi hartono

Chandra-Bibit
(inilah.com /Agung Rajasa)

INILAH.COM, Jakarta - Dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit-Chandra digugat. Ada ketidakadilan dengan keputusan Kejaksaan Agung itu.

Gugatan ini disampaikan oleh sekelompok advokat yang dipimpin oleh Eggy Sudjana. Mereka menilai bahwa keluarnya SKPP terhadap dua pimpinan KPK, Bibit-Chandra oleh Kejaksaan Agung, menodai rasa keadilan bangsa.

"Atas dasar apa Kejaksaan Agung mengeluarkan SKPP. Kasus Bibit-Chandra ini jelas merupakan tindak pidana dan sudah P-21. Ini artinya, kasus ini sudah layak untuk disidangkan di pengadilan," ujar Koordinator advokad Eggy Sudjana kepada INILAH.COM, Selasa sore (1/12).

Menurut Eggi, Kejaksaan tidak punya dasar untuk mengeluarkan SKPP. Karena berdasarkan KUHAP pasal 140 ada 3 hal, untuk bisa dikeluarkannya SKPP, jika di dalam kasus itu tidak cukup alat bukti. Atau, kasus itu bukan tindak pidana dan dengan alasan demi hukum.

"Ketiga alasan itu gugur. Sebab, kasus Bibit Chandra jelas ada buktinya dan ada unsur tindak pidana. Sedangkan demi hukum untuk rasa keadilan masyarakat, masyarakat siapa?" tegas Eggy.

Sebagai contoh, Eggy mengambil ilustrasi kasus Bu Minah, seorang warga biasa yang mencuri 3 kakao, dipaksa untuk menjalani proses pengadilan.

Nenek Minah lebih terhormat karena dia menjalani proses pengadilan.

''Nah, Bibit-Chandra yang jelas-jelas sudah P-21 koq bisa dihentikan penuntutannya. Ini tidak adil,'' tegas Eggy.

Dikatakan, dikeluarkannya SKPP oleh Kejaksaan Agung jelas menunjukkan bahwa penegak hukum sudah mulai membedakan hak dan kedudukan warga negara di mata hukum. Padahal, Undang-undang Dasar 1945 sudah menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

"Mengapa Bibit-Chandra begitu spesial hingga mereka berbeda dengan warga negara yang lain?" tanya Eggi lagi.

Karena itu, Eggi meminta agar kasus Bibit-Chandra ini dapat diselesaikan di sidang pengadilan agar memenuhi rasa keadilan masyarakat.

"Kalau memang Bibit-Chandra gentle dan merasa tidak bersalah, mengapa mesti takut menghadapi sidang pengadilan dan bersembunyi di balik rekomendasi Tim 8," kata Eggi.

Yang mengejutkan, Eggy mengakui bahwa dirinya mendapat informasi. Sebelum Tim 8 terbentuk, Bibit-Chandra atas bantuan dari Budi Prakosa bertemu dengan Adnan Buyung Nasution untuk meminta jadi pengacaranya.

Namun dalam pertemuan itu, Buyung menolak jadi pengacara mereka karena sudah menjadi Wantimpres. "Ini artinya ada ketakutan dari Bibit-Chandra dengan kasusnya," kata Eggi lagi.

Karena itu, Eggi menilai ada intervensi hukum dari Tim 8 untuk kasus Bibit-Chandra. Karena itu, Eggy akan mem-praperadilan-kan Kejaksaan Agung atas dikeluarkannya SKPP kasus Bibit-Chandra.[wdh]

Apa SBY Mau Korbankan 250 Juta Rakyat?

Guci — Sun, 20 Dec 2009 14:45:08 GMT

IM Sumarsono

INILAH.COM, Jakarta - Hari ini, Rabu (2/12), adalah hari ke-43 pemerintahan Presiden SBY jilid kedua. Kalau dihitung kasar, kira-kira tak lebih dari 7 hari, Presiden bicara serius soal nasib rakyat. 46 hari lainnya: urusan Bibit-Chandra dan Century.

Seorang aktivis politik muda, yang kini serius di bisnis dan pelan-pelan mundur dari politik, menelepon. Sudah beberapa bulan, setelah Pemilihan Presiden, dia lebih banyak bersentuhan langsung dengan rakyat daripada dengan politisi.

''Coba Anda tunjukkan pada saya, apa yang dilakukan Presiden SBY di 40 hari pertama dia memerintah? Coba Anda hitung, berapa pernyataannya yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat Indonesia? Anda tahu, jumlah rakyat Indonesia itu 250 juta. Dan, SBY itu dipilih oleh 60,82 persen pemilih. Yang terjadi sekarang, pernyataan SBY lebih banyak soal Bibit-Chandra dan Century. Lalu, bagaimana nasib 250 juta rakyat Indonesia?''

Begitulah kira-kira aktivis muda itu menyampaikan pendapatnya. Bertubi-tubi dan mengejutkan. Tapi, realistis juga.

Ya, lihat saja. Tiba-tiba saja energi besar republik ini tersedot untuk memperhatikan dua persoalan, yang (jujur saja) banyak yang kurang memahaminya dalam sebuah konstruksi persoalan yang ditail, obyektif dan proporsional.

Kasus Bibit-Chandra, akhirnya berakhir tanpa akhir. Penyelesaian Presiden SBY untuk menyelesaikan kasus ini di luar pengadilan, tidak serta merta membuat kasus ini selesai. Yang terjadi, muncul lagi gugatan tentang rasa keadilan. Tidak ada win-win solution.

Munculnya perlawanan terhadap keputusan Kejaksaan Agung, menunjukkan bahwa kasus ini telah diselesaikan dengan cara Win To Loose Solution. Konsekuensinya, akan ada konflik baru lagi untuk mencari Who's The Winner?

Yang kedua adalah kasus skandal Bank Century. Presiden SBY telah mengambil sikap yang jelas: bahwa tidak ada sedikit pun aliran dana masuk ke Tim Sukses pasangan Capres-cawapres SBY-Boediono, atau ke Partai Demokrat, atau ke lingkaran Istana.

Masalah baru. Presiden SBY kembali mengesankan memakai cara Win To Loose Solution. Seolah-olah, Presiden SBY adalah milik Tim Sukses. Atau, milik Partai Demokrat. Atau juga, milik lingkaran dalam Istana.

Lalu, bagaimana dengan nasib 250 juta rakyat Indonesia? Bagaimana dengan mandat yang telah diberikan oleh 60,82 persen konstituen Pilpres pada pasangan SBY-Boediono untuk memerintah republik ini?

Mungkin, Presiden SBY mesti diingatkan lagi. Bahwa, dia terpilih sebagai Presiden dengan kemenangan mutlak. Barack Obama saja, terpilih sebagai Presiden Amerika, jumlah pemilihnya tidak sampai 60 persen. Masih jauh di bawah SBY.

Pertanyaan substansinya sederhana saja:

1) Kenapa SBY tidak memposisikan dirinya sebagai Presiden dengan kemenangan mutlak, yang tentu saja harus menjalankan mandat konstituen. Yaitu, mengedepankan kepentingan 250 juta rakyat Indonesia di atas kepentingan pribadi, golongan, apalagi Bibit-Chandra.

2) Dengan 60,82 persen dukungan, SBY memiliki mandat untuk menegakkan dan menjaga konstitusi. Dimana, salah satu substansi dari konstitusi dasar negeri ini adalah keadilan sosial. Bukan keadilan survei, apalagi keadilan opini media massa!

3) SBY sebagai Presiden adalah milik bangsa. Bukan milik Istana, apalagi milik Tim Sukses atau partai politik pemenang Pemilu. Jadi, kalau ada berbagai syak wasangka terhadap mereka, kenapa tidak didorong saja untuk segera diselesaikan secara terbuka? Bukankah ini waktu yang tepat bagi Presiden SBY untuk membersihkan anasir-anasir oportunis di lingkungan sekitarnya?

"Ada 250 juta nasib rakyat Indonesia yang sedang dipertaruhkan. Kalau energi besar bangsa ini terus disedot dengan konflik-konflik kepentingan kelompok, maka kita sudah mengalami kerugian yang sangat besar. Ingat, Pemilu 2009 menghabiskan anggaran hampir Rp 18 triliun. Itu harga yang mahal untuk menggalang kedaulatan rakyat untuk membangun pemerintahan yang sekarang. Kalau yang terjadi justru konflik-konflik kepentingan dan manipulasi demokrasi, rakyat akan mundur 10 tahun lagi. Terlalu banyak yang harus dikorbankan,'' kata aktivis muda itu.

Bertubi-tubi dan mengejutkan. Kita telah mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk menonton konflik politik ini. Lanjutkan?(dengan mengganti tanda seru menjadi tanda tanya).(ims)

Daftar 40 Orang Terkaya di Indonesia

Guci — Sun, 20 Dec 2009 14:43:30 GMT

Kamis, 3 Desember 2009 - 09:32 wib

Rani Hardjanti - Okezone

Michael Hartono,Martua Sitorus, dan Aburizal Bakrie. (Foto: Forbes)

JAKARTA - Belakangan ini para investor mencintai Indonesia. Pasalnya indeks saham yang diperdagangkan berdenominasi rupiah dalam 12 bulan terakhir mampu meroket hingga 115 persen. Inilah hal yang paling menggiurkan, gain-nya begitu besar.

Semenjak krisis global yang bermuara di Amerika Serikat, Asia menjadi ranah terbaik. Posisi nomor satu diduduki China. Pilihan negara lainnya adalah Indonesia. Alasannya, funda mental ekonomi Tanah Air lebih baik dari perkiraan pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia. Stabilitas dirasakan investor pada Juli lalu, sesaat Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi presiden. Ketahanan umum resesi global yang menyeret banyak korban pun tidak terjadi di Indonesia.

Tidak mengherankan jika kemudian nasib pebisnis papan atas di Tanah Air menjadi melambung. Berdasarkan majalah Forbes, nilai rata-rata kekayaan para taipan bertambah menjadi USD42 miliar dari kekayaan USD21 miliar tahun lalu. Setidaknya tercatat, kekayaan sembilan taipan dalam negeri naik 300 persen dibanding pada 2008.

Kini terditeksi Indonesia memiliki 12 miliarder dengan total kekayaan sekira USD28 miliar. Padahal tahun sebelumnya hanya tujuh miliarder saja. Konglomerat yang masuk dalam jajaran orang terkaya tahun ini antara lain Low Tuck Kwong, pengusaha batu bara Bayan Resources. Bagaimana tidak, nilai sahanya yang meningkat 474 persen dalam satu tahun terakhir. Ini sebuah angka yang fantastis.

Miliarder batu bara lainnya adalah Aburizal Bakrie, yang tak lain adalah pemilik PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Sahamnya meroket, dan membuat dirinya kembali mendapatkan status miliarder pada tahun ini, setelah pada 2008 hampir kehilangan masa keemasan dalam krisis kredit global.

Berikut daftar orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes:

1. R Budi & Michael Hartono, kekayaan USD7 miliar.
2. Martua Sitorus, kekayaan USD3 miliar.
3. Susilo Wonowidjojo, kekayaan USD2,6 miliar.
4. Aburizal Bakrie, kekayaan USD2,5 miliar.
5. Eka Tjipta Widjaja, kekayaan USD2,4 miliar.
6. Peter Sondakh, kekayaan USD2,1 miliar.
7. Putera Sampoerna, kekayaan USD2 miliar.
8. Sukanto Tanoto, kekayaan USD1,9 miliar.
9. Anthoni Salim, kekayaan USD1,4 miliar.
10. Soegiharto Sosrodjojo, kekayaan USD1,2 miliar.
11. Low Tuck Kwong, kekayaan USD1,18 miliar.
12. Eddy William Katuari, kekayaan USD1,100 miliar.
13. Chairul Tanjung, kekayaan USD990 juta.
14. Garibaldi Thohir, kekayaan USD930 juta.
15. Theodore Rachmat, kekayaan USD900 juta.
16. Edwin Soeryadjaya, kekayaan USD800 juta.
17. Trihatma Haliman, kekayaan USD750 juta.
18. Ciliandra Fangiono, kekayaan USD710 juta.
19. Arifin Panigoro, kekayaan USD650 juta.
20. Murdaya Poo, kekayaan USD600 juta.
21. Hashim Djojohadikusumo, kekayaan USD500 juta.
22. Kusnan & R, kekayaan USD Kirana, kekayaan USD480 juta.
23. Prajogo Pangestu, kekayaan USD475 juta.
24. Harjo Sutanto, kekayaan USD470 juta.
25. Mochtar Riady, kekayaan USD440 juta.
26. Eka Tjandranegara, kekayaan USD430 juta.
27. Ciputra, kekayaan USD420 juta.
28. Hary Tanoesoedibjo, kekayaan USD410 juta.
29. Sandiaga Uno, kekayaan USD400 juta.
30. Boenjamin Setiawan, kekayaan USD395 juta.
31. Alim Markus, kekayaan USD350 juta.
32. Aksa Mahmud, kekayaan USD330 juta.
33. Sutanto Djuhar, kekayaan USD325 juta.
34. Kartini Muljadi, kekayaan USD320 juta.
35. Soegiarto Adikoesoemo, kekayaan USD300 juta.
36. George Santosa Tahija & Sjakon George Tahija, kekayaan USD290 juta.
37. Paulus Tumewu, kekayaan USD280 juta.
38. Husain Djojonegoro, kekayaan USD260 juta.
39. Bachtiar Karim, kekayaan USD250 juta.
40. Kris Wiluan, kekayaan USD240 juta.(rhs)